Menteri ATR/BPN menyerahkan 20 sertifkat tanah sisa PTSL 2023 ke warga Desa Klunjukan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Senin (15/1).
Majalahpekalongan.com, Pekalongan – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 20 sertifikat tanah kepada warga Desa Klunjukan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
Sertifikat yang diserahkan merupakan sisa dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023.”Kita serahkan 20 sertifikat namun untuk proses sertifikasinya di sini sudah hampir 97 persen. Jadi untuk Pekalongan ini 97 persen,” ungkap Handi Tjahjanto, Senin (15/1/2024).
Ia menyampaikan sertifikat tanah yang sudah diterima dipersilahkan untuk kegiatan usaha warga karena hak tanah ini sudah bisa dipergunakan untuk usaha. Hadi menyebut penyelesaian program PTSL secara nasional sudah 110,5 juta sertifikat bidang dan tersisa hanya 16 persen.
Di 2024 akan selesai sekitar 10 juta bidang, sehingga totalnya ada 120 juta sertifikat tanah yang akan rampung di 2024.”Sisanya 6 juta bidang akan kita selesaikan di 2025. Itu sedikit lah, saya kira selesai lah. Kita tinggal mengerjakan program yang lain karena sertifikasi kan sudah selesai, contohnya program untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Hadi Tjahjanto juga menyinggung program sertifikasi elektronik melalui proses alih media. Jadi ketika masyarakatnya sudah tertata semua seperti batas kanan dan batas kiri secara parsial maupun secara yuridis.Kemudian itu secara akurat batas-batas tanah masyarakat sudah menempel seluruhnya sehingga kalau diunggah ke sisiem digital datanya sudah ada dan lengkap terinput.
“Ini akan membuat masyarakat tenang tidak akan dicuri atau dimainkan oleh mafia tanah apalagi Pekalongan ini nantinya akan kita deklarasikan juga sebagai kota lengkap karena sudah 97 persen,” urai Hadi Tjahjanto.
Karena proses sudah berjalan maka pihaknya meminta Kantor Wilayah (Kanwil) untuk segera menyelesaikan target karena pada 2023 baru ada 13 daerah yang sudah 100 persen lengkap dan pada 2024 semua daerah total menjadi 100 persen. (*)
