Ribuan nasabah korban BMT Mitra Umat berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Pekalongan, Senin (18/11).
MAJALAHPEKALONGAN.COM, KOTA PEKALONGAN – Dua ribuan nasabah korban BMT Mitra Umat di Kota Pekalongan kembali melakukan aksi berunjuk rasa. Pada aksi demo kali ini para nasabah menargetkan Gedung DPRD setempat sebagai sasaran.
Meski berlangsung tertib, aksi yang diawali dengan orasi di Monumen Juang 45 lalu berlanjut di depan Gedung DPRD tersebut DPRD itu sempat diwarnai dengan aksi saling dorong antara peserta demo yang didominasi emak-emak dengan petugas keamanan dari Pores Pekalongan Kota.
Dengan membentangkan berbagai tulisan bernada kecaman yang ditujukan kepada pengurus BMT Mitra Umat, para pengunjuk rasa menuntut aspirasi mereka didengar oleh wakil rakyat melalui orasi di depan gerbang Gedung DPRD yang dijaga ketat oleh polisi.
Setelah beberapa saat melalukan orasi, dua puluh lima perwakilan dari para pendemo akhirnya diizinkan masuk serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua DPRD setempat.
Salah satu nasbah peserta unjuk rasa, Muhimah dari Kelurahan Panjang Wetan mengaku sudah menabung di BMT Mitra Umat sejak lima tahun silam dengan nominal uang tabungan sebesar Rp 23 juta.
Wanita yang sehari-harinya berjualan gorengan itu mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu hampir satu tahun ini untuk pencairan uang tabungan yang tidak kunjung diberikan oleh BMT Mitra Umat.
“Ini sangat memukul perekonomian kami bahkan nyaris membuat mental saya terganggu. Di saat usaha sedang sulit-sulitnya malah tabungan tidak bisa diambil, padahal uang tersebut sangat dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan, Senin 18 November 2024.
Ia mengungkap sudah melakukan berbaga upaya mulai dari mengadukan hal itu ke pihak berwajib juga menggelar audensi hingga aksi unjuk rasa, namun hasilnya belum memuaskan lantaran uang yang dinanti tidak kunjung diberikan.
“Dari pengalaman teman-teman yang senasib, melakukan penagihan langsung ke pengurus BMT Mitra Umat malah membuat sakit hati karena tidak pernah digubris. Saya memilih bergabung ke paguyuban agar bisa berjuang bersama-sama,” katanya
Sementara itu koordinator aksi, Dede Jumantoro mendesak agar DPRD Kota Pekalongan membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan nasib nasabah korban BMT Mitra Umat. Kemudian menuntut polisi agar menindaklanjuti dugaan penggelapan dana milik nasabah yang dilakukan oleh oknum pengurus.
“Kami juga mendesak agar DPRD Kota Pekalongan bersurat ke Presiden dan Menteri Koperasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini,” tukasnya.
Di sisi lain Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir berjanji akan mengawal dan berkoordinasi dengan pihak Polres Pekalongan Kota terkait permasalahan yang sedang dihadapi para nasabah.
“Secara prinsip bahwa kalau memang secara hukum ada pidana yang memang unsur pidananya ada di kasus ini, maka saya siap mengawal dan memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum disini bisa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ucapnya saat menanggapi aduan pendemo.
