Foto dok : Pixabay
MAJALAHPEKALONGAN.COM, PEKALONGAN – Seorang pengusaha di Pekalongan mengaku menjadi target dugaan pemerasan oleh oknum pemerintah desa. Pengusaha yang menanamkan modalnya di desa itu justru disodori Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehab gedung balaidesa senilai ratusan juta sebagai syarat kompensasi.
Merasa terbebani dengan besarnya biaya rehabilitasi gedung balaidesa tersebut pihak pengusaha berupaya mengabaikan, namun justru belakangan malah berdampak pada unit usaha hunian yang beberapa tahun sulit dipasarkan.
“Akses jalan menuju usaha saya ditutup dengan portal, mobil tidak bisa melintas. Lewat jalur lain harus melalui tanah bengkok desa yang itu tidak gratis, harus ada kompensasi,” ungkap WK kepada pantura24.com melalui sambungan telepon, Jum’at (29/6/2024).
Ia mengatakan tidak hanya pihak desa saja yang berkepentingan dengan adanya usaha hunian yang menjadi sasaran proposal, akan tetapi muncul oknum lain yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan ekonomi.
Salah satunya dengan upaya paksa menutup akses menuju lokasi hunian sehingga sejumlah warga yang sudah terlanjur menempati rumahnya kesulitan akses dan menjadikan ratusan rumah hunian yang tersisa tidak laku dijual.
“Karena kesulitan mengembangkan usaha akhirnya saya meminta bantuan kepada LBH Adhyaksa untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Sementara itu Direktur LBH Adhyaksa, Didik Pramono selaku kuasa hukum korban membenarkan telah menerima aduan sekaligus permintaan sebagai penasehat hukum dari kliennya, WK.
“Sudah kamipelajari, nanti akan dibuka semuanya siapa saja yang terlibat dan langkah apa saja yang akan diambil, saat ini sedang dilakukan gelar perkaranya dulu nanti dikabari perkembangannya,” katanya.
